Studi Politik Cina
Cina terdiri dari Republik Rakyat Cina (yang mencakup daratan Cina , Hong Kong dan Makau). Dari sudut pandang RRC, Taiwan masih termasuk dalam Republik Cina. The population of Mainland China, at over 1.3 billion, greatly exceeds that of the remainder of China.Some Taiwanese people do not consider themselves a part of the People’s Republic of China, although many consider themselves Chinese. Namun beberapa orang Taiwan tidak menganggap diri mereka bagian dari Republik Rakyat Cina, meskipun cukup banyak yang menganggap diri mereka Cina. Hal tersebut dapat ditilik kembali berdasarkan sejarah pembentukan Taiwan yang mana merupakan tempat pelarian Pemerintah Nasionalis di masa Revolusi 1949
Cina merupakan negara terbesar ke-4 di dunia dan mencakup daratan yang luas. Di sebelah timur negara Cina terdapat pantai Laut Kuning dan Laut Cina Timur. Di pesisir Laut Cina Selatan, lebih bergunung-gunung dan Cina bagian selatan didominasi daerah yang berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah. Di bagian tengah dan timur ditemukan 2 sungai utama dari Cina, yaitu Huang He dan Chang Jiang. Di sebelah barat terdapat jajaran gunung yang utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Gunung Everest, dan ciri-ciri plato tinggi di antara daratan yang lebih kering dari gurun seperti Takla-Makan dan Gurun Gobi. RRC berbatasan dengan 14 negara: Afganistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam.
Populasi Cina tahun 2005 adalah 2.183.136.031. sebagian besar kepercayaan yang dianut adalah taoisme sebesar 33% dan 59% tidak beragama (atheis), sisanya memeluk agama Islam, Kristian, dan Buddha. Mayoritas populasi (93%) bersuku bangsa Han. RRC telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas seperti Tibet dikecualikan) menjadi 1 anak dan keluarga di pedalaman 2 anak, saat yang pertama adalah wanita.
RRC pada mulanya berbentuk kerjaan dengan otoriterianisme kaisar sebagai titisan dewa di dunia yang patut dipuja melalui ritual dan symbol-simbol. Pada tahun 1911 sistem kerajaan di Cina, bernama Kerjaan Manchu, runtuh dan Konfusianisme tidak lagi digunakan ditandai dengan peristiwa May Fourth Movement di mana Cina mereformasi dengan paham Marxisme. Pada tahun 1927 Chiang Kai Sek membangun pemerintah nasionalis Cina dengan struktur pemerintahan modern. Sayangnya pemerintahan nasionalis di Cina tidak berlangsung lama dan di tahun 1949 terjadi Revolusi yang mana Mao Zedong berhasil menumbangkannya dengan program Great Leap forward.
Secara ekonomi, Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Cina. Pada tahun 1976 ketika Cina dipimpin Deng Xiao ping, Cina mengakhiri isolasi yang dilakukan Cina terhadap bangsa barat (suku barbar) dengan mengacu pada pasar sosialis yang membuka investasi asing dan tekhnologi. Semenjak reformasi ekonomi di tahun 1978, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat kelima dan pertumbuhan tercepat ekonomi mayor G20, eksporter terbesar di dunia, dan importer terbesar nomor dua. Industrialisasi yang berkembang telah mengurangi angka kemiskinan dari 53% di tahun 1981 ke 8% di tahun 2001.
Sistem perpolitikan di Cina
Cina menyebut pemerintahan mereka sebagai sebuah negara Republik dengan ciri-ciri negara satu partai, demokratik diktator, sentralisme demokrasi, negara kesatuan, negara sosialis, dan merupakan negara komunis. Meski memiliki presiden, Cina juga memiliki sistem legislasi berupa parlemen yakni National People Congress (NPC) yang merupakan lembaga tertinggi dari pemerintahan, berkuasa menciptakan amandemen kostitusi, hukum, mengawasinya, dan merencanakan pengembangan sosial dan ekonomi, membatalkan regulasi, pemerintahan lokal, mengawasi pemerintahan lokal dengan kuasa menunjuk dan memindah proses pengambilan.
Oleh karenanya tercipta kondisi semacam pemerintahan parlementer versus presidensial.
Arah kebijakan luar negeri Cina yang sekarang didasarkan pada konsep “kebangkitan cina yang damai”. Konstitusi yang digunakan adalah konstitusi 1982 yang merupakan revisi dari amandemen sebelumnya. Perubahan terpenting yang terjadi adalah penghapusan pemujaan terhadap Mao dan culture revolution. Namun perubahan ini masih tetap membuat kekuatan partai mengontrol jalannya pemerintahan melalui interlocking system dari personel partai dan struktur paralel pada partai negara. Seperti yang kita ketahui bahwa birokrasi Cina diisi oleh kaum elit (kepemimpinan/ posisi administrative dalam susunan organisasi), top elit (kader senior dalam partai dan pemerintahan), intermidiete-level (staf partai dan kantor pemerintahan), dan basic level (kade yang berurusan langsung dengan massa). Sementara kewenangan yudisialnya digerakkan oleh pengadilan masyarakat, perolehan masyarakat, dan kantor keamanan publik.
Dalam proses pemilihan umum Partai Komunis Cina mengatur proses pemilu pada semua level. Pemilihan lokal untuk konggres diperbolehkan namun frekuensi pemilu ditentukan oleh hakim. Dalam partai politik kekuasaan tertinggi untuk memerintah dan membuat kebijakan-kebijakan partai saat kongres partai sedang tidak aktif dilakukan oleh control comitee. The politburo menganut prinsip demokrasi sentral Lenin, keputusan partai dicapai melalui konsensus kelompok dan pemimpin diberi kuasa dalam jumlah kecil. Central party secretariat terdiri dari agen administratif dan agen staff.
Sistem Hukum di RRC
Tanggal 1 Oktober tahun 1949, Mao Zedong mengumumkan berdirinya RRT. Pada lima tahun pertama sejak berdirinya RRT, “Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok” diumumkan, di mana dalam UUD tersebut terdapat dua prinsip, yaitu peradilan independen dan penegakan hukum secara demokratis. Di samping pengumuman UUD pertama, diluncurkan pula ” Undang-Undang Organisasi Kongres Rakyat ” dan ” Undang-Undang Organisasi Mahkamah Rakyat “, sistem politik, aparat kekuasaan dan badan pengadilan akan beroperasi sesuai dengan undang-undang tersebut. Dengan demikian, tibalah periode emas pertama bagi pembinaan tata hukum Tiongkok.[2]
Tahun 1978 adalah tahun yang sulit dilupakan dalam sejarah RRT. Kebijakan reformasi dan keterbukaan menyebabkan Tiongkok menempuh jalan negara perkasa. Tiongkok dengan tegas mengemukakan serangkaian kebijakan untuk mengembangkan demokrasi sosialis, serta membina tata hukum sosialis. Pembinaan tata hukum mulai memasuki periode emas yang baru seiring dengan pengumuman sejumlah undang-undang yang mengatur tindak pidana. Kini, Tiongkok telah membina sistem ilmiah yang tunggal dan berlapis dalam UUD dan “Undang-Undang Penegakan Hukum”, dengan tercatat 231 undang-undang yang berkaitan dengan UUD, antara lain undang-undang yang menyangkut bisnis, administrasi, sosial, ekonomi, dll. Dengan demikian, ekonomi, politik, kebudayaan dan kehidupan sosial akan beroperasi menurut undang-undang.[3]
Sementara itu, hak asasi manusia mendapat jaminan hukum, Tiongkok tidak saja menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan mendorong perkembangan usaha hak asasi manusia secara keseluruhan tetapi juga memungkinkan “negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia” menjadi undang-undang yang memiliki efek hukum. Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi tercatat 250, termasuk undang-undang khusus untuk melindungi wanita, orang lanjut usia, orang belum dewasa, penyandang cacat dan etnik minoritas dan kelompok khusus lainnya.
Militer di RRC
Militer mempunyai kedudukan penting dalam perpolitikan Cina. Dapat kita lihat setiap budaya dinasti menggunakan kekuatan militernya untuk mendapatkan kekuatan dan di bawah Konfusianisme, militer harus tunduk pada kontrol birokrasi pusat.[4] Militer menjadi subyek yang mengendalikan birokrasi sipil. Perkembangan politik modern Cina hingga saat ini masih mempengaruhi kekuatan angkatan bersenjata dan organisasi militer
Dapat kita lihat dalam beberapa dekade terakhir ini Cina telah meningkatkan kekuatan militer sepenuhnya.
Militer Cina adalah salah satu yang terbesar di dunia.[5] Cina pun tengah dalam perjalanan ke modernisasi dan peningkatan kekuatan militer dan peralatan. Sebagian besar militer CinaCina ingin merombak kekuatan militer pada abad ke-21 ini dengan memperkenalkan satelit komputer dan senjata elektronik. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) juga dibentuk untuk mempercepat moderninasi struktur militer di Cina. Anggaran pengeluaran militer Cina meningkat mencapai 12,6% pada tahun 2005. Cina pun telah berencana untuk meningkatkan anggaran dalam usahanya melakukan modernisasi total kekuatan militer. diimpor dari Uni Soviet.
Isu-isu kontemporer Cina dan kebijakannya
Republik Rakyat Cina terus tumbuh menjadi salah satu kekuatan dominan dalam sistem internasional kontemporer. Hingga saat ini jalur diplomasi RRC yang sebelumnya cenderung menghindari partisipasi RRC dalam isu-isu global telah beralih menjadi lebih aktif.[6] Terbukti dari keikut sertaan RRC dalam mengatasi permasalahan-permasalahan baik regional maupun internasional. Seperti dalam isu proliferasi nuklir Korea Utara. RRC mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak ke Korea Utara serta mengirimkan pasukan militer ke Korea Utara. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan membatasi ruang gerak Korea Utara sehingga mampu mendorong dihentikannya proliferasi nuklir.
Keaktifan RRC dalam menekan proliferasi nuklir Korea Utara juga direfleksikan oleh usaha Korea Utara menyelenggarakan perundingan-perundingan seputar ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan usaha Wakli Menteri Luar Negeri untuk memediasi ketegangan Korea Utara dan Amerika Serikat seputar reaksi AS terhadap proliferasi nuklir Korea Utara. Dalam kasus proliferasi nuklir Korea Utara, RRC memiliki posisi yang strategis. Kekuatan ekonomi yang berkembang pesat memberikan ruang bagi RRC untuk menjadi salah satu kekuatan dominan dunia sehingga Amerika Serikat memandang perlu untuk mendekatkan diri dengan Cina. Sedangkan Korea Utara memang memiliki kedekatan khusus dengan RRC. Korea Utara yang berideologikan komunisme dari awal kemerdekaannya hanya menjaga hubungan diplomasi dengan negara-negara tertentu dan RRC adalah salah satunya.
Kemunculan RRC sebagai aktor internasional yang aktif tak terlepas dari gejolak-gejolak regional seperti permasalahan perbatasan. Kondisi geografis RRC yang berbatasan langsung dengan 14 negara di daratan Asia Timur, dan 7 negara yang dibatasi oleh wilayah perairan memberikan tantangan tersendiri bagi usaha integrasi RRC. Hingga saat ini usaha Taiwan untuk mendirikan entitas politik yang terpisah dari RRC masih menjadi salah satu isu utama bagi RRC. Pengakuan Taiwan tak juga diberikan oleh pemerintahan RRC, begitu pula dalam PBB. Keanggotaan RRC di PBB telah menggantikan posisi Republik Cina atau Taiwan. Hingga saat ini, pemerintahan RRC terus mempertahankan status daerah administrative spesial terhadap Taiwan.
Di level regional, RRC memainkan peran penting bagi negara-negara Asia Tenggara. Pemerintahan RRC terus berkontribusi dalam ASEAN Regional Forum. Hingga saat ini volume perdagangan luar negeri RRC di negara-negara Asia Tenggara terus meningkat. Menurut Medeiros dan Fravel (2003), peranan RRC dalam isu-isu global menunjukan karakter kebijakan luar negeri yang lebih konstruktif dan minim usaha-usaha konfrontasi. Kerjasama menjadi salah satu fokus RRC dalam mensukseskan kebijakan luar negerinya, baik di tingkat regional maupun internasional. kekuatan tak hanya di bidang ekonomi menjadi modal penting bagi pembangunan citra RRC sebagai salah satu emerging superpower dalam sistem internasional. Meskipun tindak kekerasan masih saja digunakan dalam usaha melawan tindakan separatisme Tibet.
Studi Politik Tibet
Pada abad ke 13, Tibet menjadi salah satu wilayah kekuasaan bangsa Mongol atau Cina Yuan yang gencar-gencarnya melakukan invasi di Asia Tengah. Hubungan diantara keduanya bisa dikatakan baik karena terdapat penetrasi Budha ke Mongol yang dipelajari oleh Kubilai Khan dan pernikahan Khan dengan Putri Tibet. Tahun 1368, kerajaan Yuan Mongol jatuh ke tangan bangsa Han. Kemudian diikuti dengan lepasnya Tibet dari kekuasaan Mongol. Pada Revolusi Cina 1911 dengan keruntuhan dinasti Qing merupakan momentum bagi Tibet untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Namun di tahun 1950 pemerintahan RRC mengambil alih Tibet melalui invasi militer. Pengambil alihan kekuasaan Tibet oleh RRC ditentang keras oleh masyarakat Tibet. Dengan diinspirasi semangat nasionalisme yang tinggi, masyarakat Tibet berusaha mendeklarasikan kemerdekaannya terlepas dari pemerintahan RRC. Masyarakat Tibet memandang kekuasan Cina di Tibet telah menghapuskan kebebasan universal di Tibet melalui ideogi komunisme Cina. Revolusi Kebudayaan di tahun 1966-1976 di Tibet dipandang turut ambil bagian dalam usaha pemerintah RRC menggerus nilai-nilai unik kebudayaan agama di Tibet yang sebagian besar menganut agama Budha, Islam, dan Kristiani.
Secara tradisional, menurut Eropa dan Amerika menganggap Tibet berada di Asia Tengah, meskipun peta saat ini menunjukkan kecenderungan mempertimbangkan Tibet untuk menjadi Asia Timur. Tibet memiliki beberapa gunung tertinggi di dunia. Salah satunya adalah Gunung Everest, 8.848 meter, merupakan gunung tertinggi di dunia, yang terletak di perbatasan Nepal. Beberapa sungai besar sumbernya di Plateau Tibet, ini termasuk Yangtze, sungai kuning, sungai indus, mekong, gangga, salween dan sungai Yarlung Zangbo. Sungai Yarlung Zangbo merupakan lembah terdalam dan terpanjang di dunia.
Penduduk Tibet terdiri dari orang Tibet terutama etnis dan beberapa kelompok etnis lain. Menurut tradisi asli, nenek moyang orang-orang Tibet, yang diwakili oleh enam golongan merah di bendera Tibet adalah Se, Mu, Dong, Tong, Dru dan Ra. Kelompok-kelompok etnis tradisional dengan penduduk yang signifikan atau dengan mayoritas kelompok etnis berada di Tibet (tidak termasuk wilayah sengketa dengan India) termasuk orang Bai, Blang, Bonan, Dongxiang, Han, Hui Cina, Lhoba, orang Lisu, Miao, Mongol, Monguor (Tu orang), menba (Monpa), Mosuo, Nakhi, Qiang, orang Nu, Pumi, Salar, dan isu Yi people. Proporsi penduduk Cina Han di Tibet adalah suatu politik yang sensitif dan diperdebatkan. Pusat Administrasi mengatakan bahwa RRC telah secara aktif dibanjiri pendatang Han Tibet dengan Cina untuk mengubah susunan demografis Tibet.
Seni budaya di Tibet merupakan representasi seni secara intrinsik yang terikat dengan Tibetan dan biasanya menggambarkan dewa-dewi atau variasi Buddha dalam berbagai bentuk dari patung-patung perunggu Buddha dan kuil-kuil. Arsitektur tibet mengandung pengaruh arsitektur oriental dan india yang mana mencerminkan pendekatan pada Buddha. Begitu pula dengan musik dan festival, keduanya cenderung mengandung unsur-unsur religius untuk menyembah sang Budha.
Sistem Militer di Tibet
Setelah Komunis berhasil menguasai Tibet pada 1950an, pemerintah Tibet pun menyerah pada tahun 1951 yang kemudian menandatangani suatu perjanjian yang salah satu isinya adalah pengambilalihan kontrol militer Tibet oleh Cina.[7] Unit militer Komunis mulai mencapai Lhasa pada bulan Oktober 1951. Pemerintah Cina membentuk sebuah komite administrasif militer serta markas militer di Tibet, di mana selain dari personil yang dikirim ke wilayah Tibet, penduduk lokal Tibet pun juga ambil bagian dalam kemiliteran tersebut tetapi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Cina.[8] Partai Komunis Cina menunjang kekuatan militer di Tibet setidaknya sejumlah seperempat juta kekuatan, yang mengatur ketat wilayah Tibet. Militer dan polisi pada umumnya berpusat di Lhasa. Setelah hubungan India dan Cina yang kian membaik, Tibet sekarang telah berubah menjadi sebuah pangkalan militer yang kuat dengan 17 stasiun radar rahasia, 14 lapangan udara militer, 5 pangkalan rudal terletak di dekat perbatasan India, dan stasiun nuklir rahasia di dekat Danau Ko-Ko Nor.[9]
Sistem Hukum di Tibet
Pada sistem hukum Tibet yang lama, undang-undang pasal 13 dan 16 yang telah dilaksanakan beberapa ratus tahun di Tibet, membagi masyarakat menjadi 3 kelas dan 9 peringkat.[10] Kedudukan masyarakat sangat tidak merata di mata hukum. Banyak sekali kekerasan yang dialami oleh para budak. Tetapi ketika terjadi reformasi demokratis RRC, maka kedudukan budak pun mulai dihargai dan telah memperoleh hak politik mereka sebagai warga negara, yang telah dinyatakan dalam konstitusi dan hukum. Setelah berkembang selama beberapa tahun, Tibet baru telah membuat sebuah sistem hukum etnis yang mengatur “obyek-obyek” secara khusus, dengan menggunakan prinsip dan cara kerja legislatif. Peraturan sistem lokal ini menjadi karakter yang sangat kuat terhadap Tibet dan juga meningkatkan kerja sama, serta mengarahkan isi undang-undang negara dalam hal rezim, pembangunan ekonomi, pernikahan, pendidikan, bahasa dan huruf, keadilan, sumber daya alam, lingkungan, dan sebagainya.[11] Tibet pun sekarang semakin meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakatnya.
isu-isu kontemporer Tibet dan kebijakannya
Kebijakan RRC untuk mengirimkan pasukan militer dan pendudukan Tibet dipandang oleh masyarakat Tibet sebagai kehancuran kemerdekaan dan kebebasan Tibet. Selain itu, pertikaian antara pasukan militer RRC dengan masyarakat Tibet telah melanggar Hak Asasi Manusia di Tibet. Masyarakat Tibet mengklaim kemerdekaannya berdasarkan Peace Convention antara RRC, Tiet, dan Inggris di awal tahun 1914 yang secara resmi mengakui Tibet sebagai negara berdaulat meskipun akhirnya di tahun 1950 RRC mengambil alih kontrol terhadap wilayah Tibet.
Hingga saat ini aksi separatisme Tibet terus memperoleh dukungan dari pihak internasional. Presiden Obama secara langsung menyampaikan kekagumannya kepada Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, yang secara konsisten tidak menggunakan jalur kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dunia Internasional terhadap kemerdekaan Tibet. Melalui Dalai Lama, Tibet terus berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya tanpa menggunakan jalur militer. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan ajara Budha tentang perdamaian dan harmoni yang merupakan ajaran dominan di Tibet.
Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa Cina adalah negara yang mempunyai penduduk paling padat sedunia dengan kebudayaannya yang telah berkembang selama hampir 4.000 tahun. Selama berabad-abad Cina berdiri berdiri sebagai suatu peradaban terkemuka, yang telah melampaui seluruh dunia dalam hal ilmu dan seni.[12] Tetapi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara tersebut dilanda kerusuhan sipil, kelaparan, kekalahan militer, dan pendudukan bangsa Asing. Setelah PD II, Komunis berjaya di bawah kepemimpinan Mao Zedong yang kemudian mendirikan sebuah sistem sosialis otokratis, di mana untuk memelihara kedaulatan Cina, Mao pun memberlakukan kontrol ketat terhadap kehidupan sehari-hari dan biaya hidup puluhan juta orang. Setelah 1978, penggantinya Deng Xiaoping dan pemimpin-pemimpin berikutnya berfokus pada pembangunan ekonomi berorientasi pasar, dan kemudian pada tahun 2000 output telah meningkat empat kali lipat. Untuk sebagian besar populasi, standar hidup telah meningkat secara dramatis serta diiringi dengan kontrol politik yang ketat. Sejak tahun 2004, Cina telah berdiri sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Sementara itu Tibet yang merupakan wilayah yang terletak di bagian barat daya Cina pada dasarnya merupakan Daerah Otonomi Khusus RRC, yang juga disebut sebagai Xizang. Tibet memiliki ketinggian rata-rata 4.900 meter (16.000 kaki) sehingga dianggap sebagai daerah tertinggi di Bumi, dan dalam beberapa dekade terakhir Tibet disebut-sebut sebagai “Atap Dunia”. Tibet pada awalnya berkembang menjadi sebuah kerajaan yang independen pada abad ke-8 dan kemudian menjadi provinsi Cina pada abad ke-20 setelah adanya serbuan dan penguasaan oleh Cina.[13] Raja Tibet diberi gelar Dalai Lama, di mana Dalai Lama ke-14 yang sekarang adalah kepala temporal Tibet yang membantu rakyat untuk melindungi dan mempertahankan rezim demokratis. Tibet memiliki keindahan tetapi sangat sulit untuk dikunjungi karena seakan-akan terisolasi.[14] Tibet adalah wilayah yang memiliki situasi dan kondisi yang kontras, yaitu memiliki puncak bersalju dan gurun pasir, dataran tinggi gersang dan gunung-gunung yang berhutan, memiliki bentangan kosong tetapi juga memiliki kota yang padat, serta memiliki orang-orang sangat religius tetapi diperintah oleh pemerintah yang ateistik.[15] Peternakan hewan dan pertanian adalah dua kegiatan ekonomi utama di Tibet. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina bahkan telah menghabiskan miliaran untuk meningkatkan prospek ekonomi Tibet dengan mendorong pariwisata dan perdagangan ke wilayah tersebut.
Referensi
Anon. A Brief Introduction to Tibet, n.d. [ebook online]. http://www.tibet.net/en/index.php?id=6&rmenuid=8 . diakses pada 15 Mei 2010
Anon. 2002. Building of Tibetan Legal System. [Internet]. Terdapat pada http://au.china-embassy.org/eng/zt/zgxz/t45482.htm. (Diakses 15 Mei 2010)
Anon. 2005. Cina. [Internet]. Terdapat pada Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir. [Internet]. Terdapat pada
http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96960.htm. (Diakses 15 Mei 2010)
Anon. Cina Military. [Internet]. Terdapat pada http://www.mapsofworld.com/Cina/Cina-military/. (Diakses 14 Mei 2010)
Anon. n.d. Legal Materials on Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://www.tibetjustice.org/materials/china/china3.html. (Diakses 15 Mei 2010)
Anon. 2010. Menuju Tata Hukum-Prestasi Pembangunan Tata Hukum Republik Rakyat. http://geography.about.com/library/cia/blcCina.htm. (Diakses 14 Mei 2010)
Anon. n.d. Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://www.crystalinks.com/tibet.html. (Diakses 15 Mei 2010)
Fighting Poverty: Findings and Lessons from Cina’s Success (World Bank). Diakses 17 Mei 2010.
James C.F. Wan. 1947. Comparative Asia Politics: Power, Policy, and Change. Prentice Hall International Inc. p. 71
Matt Rosenberg. 2008. Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://geography.about.com/od/specificplacesofinterest/a/tibet.htm. (Diakses 15 Mei 2010)
Medeiros, Evan and Fravel, Taylor. 2003. China’s New Diplomacy. [ebook online]. http://www.foreignaffairs.com/articles/59362/evan-s-medeiros-and-m-taylor-fravel/chinas-new-diplomacy diakses pada 15 Mei 2010
Tjeng, Lie Tek. 1983. Studi Wilayah Pada umumnya Asia Timur Pada Khususnya. Bandung: Penerbit Alumni
[1] Fighting Poverty: Findings and Lessons from Cina’s Success (World Bank). Diakses 17 Mei 2010.
[2] Anon. 2010. Menuju Tata Hukum-Prestasi Pembangunan Tata Hukum Republik Rakyat Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir. [Internet]. Terdapat pada http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96960.htm. (Diakses 15 Mei 2010)
[3] Ibid
[4] James C.F. Wan. 1947. Comparative Asia Politics: Power, Policy, and Change. Prentice Hall International Inc. p. 71
[5] Anon. n.d. Cina Military. [Internet]. Terdapat pada http://www.mapsofworld.com/Cina/Cina-military/. (Diakses 14 Mei 2010)
[6] Medeiros, Evan and Fravel, Taylor. 2003. China’s New Diplomacy. [ebook online]. http://www.foreignaffairs.com/articles/59362/evan-s-medeiros-and-m-taylor-fravel/chinas-new-diplomacy diakses pada 15 Mei 2010
[7] Anon. n.d. Legal Materials on Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://www.tibetjustice.org/materials/china/china3.html. (Diakses 15 Mei 2010)
[8] Ibid
[9] Ibid
[10] Anon. 2002. Building of Tibetan Legal System. [Internet]. Terdapat pada http://au.china-embassy.org/eng/zt/zgxz/t45482.htm. (Diakses 15 Mei 2010)
[11] Ibid
[12] Anon. 2005. Cina. [Internet]. Terdapat pada http://geography.about.com/library/cia/blcCina.htm. (Diakses 14 Mei 2010)
[13] Matt Rosenberg. 2008. Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://geography.about.com/od/specificplacesofinterest/a/tibet.htm. (Diakses 15 Mei 2010)
[14] Anon. n.d. Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://www.crystalinks.com/tibet.html. (Diakses 15 Mei 2010)
0 komentar:
Posting Komentar