Nasib Persetujuan Camp David Pasca Mubarak

"Badai" perubahan di Arab yang pertama "menyerang" Tunisia, seperti telah diprediksikan sebelumnya tidak akan hanya menimpa negeri Zaitun itu, akan tetapi akan menjalar ke seantero dunia Arab, nampaknya sudah menjadi kenyataan. Kejadian di Tunisia itu, seolah-olah sebagai stimulan bagi bangsa Arab mulai dari Al-Muhiith (Pantai Samudera Atlantik) hingga Al-Khalij (wilayah Teluk) yaitu kawasan negara-negara Arab, untuk melakukan langkah serupa.

Tentunya perubahan yang terjadi di dunia Arab tersebut akan berdampak terhadap restrukturisasi situasi di kawasan, termasuk berbagai masalah yang terkait dengan komitmen rezim-rezim lama terhadap sejumlah persetujuan regional dan internasional. Salah satu persetujuan yang paling mendapat perhatian pasca jatuhnya rezim lama di Mesir adalah Persetujuan Camp David antara Mesir dan Israel.

Persetujuan yang secara resmi ditandatangani oleh Mesir dan Israel itu pada 1979 itu sempat menjadi isu kontroversial di dunia Arab selama rentang waktu 10 tahun (1979-1989) dimana hampir seluruh Arab menolaknya disebabkan terlalu menguntungkan Zionis Israel. Namun dengan jatuhnya mu`askar syarqi (blok timur) pimpinan Uni Soviet yang memunculkan hegemoni adidaya tunggal AS di kawasan maka lambat laun persetujuan itu pun dapat diterima Arab.

Persetujuan ini pertama kali ditandatangani pada 17 September 1978 oleh Presiden Mesir, Mohammad Anwar Sadat dan PM Israel, Menachem Begin setelah selaman 12 hari melakukan perundingan maraton di Camp David, tempat peristirahatan Presiden AS, wilayah Maryland yang dekat dengan ibu kota Washington. Perundingan dan penandatangan persetujuan tersebut disponsori oleh Presiden AS, Jimmy Carter.

Upacara penandatanganan dilakukan pada 26 Maret 1979 yang pokok isinya adalah mengakhiri keadaan perang, membangun hubungan persahabatan Mesir-Israel, penarikan pasukan Israel dari Semenanjung Sinai yang diduduki pada perang enam hari Juni 1967. Selain itu, jaminan melintasnya kapal-kapal Israel di Terusan Suez dan Selat Tiran di Teluk Aqabah dianggap sebagai jalur internasional yang artinya dapat dimanfaatkan pula oleh Israel dengan bebas.

Sebagai penghargaan atas tercapainya kesepakatan tersebut, Panitia Hadiah Nobel (konon Zionis sangat berperan sebagai penentu), menganugerahkan Sadat dan Begin hadiah Nobel Perdamaian untuk tahun 1978 karena keduanya dianggap behasil melakukan upaya-upaya cepat dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah (Timteng). Tapi respon dunia Arab saat itu berbeda karena hampir semua menentang sehingga keanggotaan Mesir di Liga Arab ditangguhkan dari 1979-1989, termasuk pemindahan markas Liga ke Tunis, Tunisia selama rentang waktu tersebut.

Sebagian pihak di Arab saat itu, menilai persetujuan tersebut melanggar Keputusan Liga Arab di Khartoum, Sudan pada 1 September 1967 yang berisi al-la`at as-thalaath (tiga tidak) yaitu tidak ada perdamaian, tidak ada pengakuan dan tidak ada perundingan dengan Israel. Banyak pihak juga melihat bahwa persetujuan tersebut berat sebelah karena sangat menguntungkan Israel sehingga mengubah keseimbangan Arab dengan hilangnya peran Mesir sebagai kekuatan militer terbesar menghadapi negeri Zionis itu.

Para cendikiawan Arab menyebut persetujuan Camp David sebagai senjata Israel untuk menekan pemerintah Mesir agar tidak menjadi kekuatan besar di dunia Arab sehingga tidak terulang perang Oktober 1973 yang saat itu dapat mengimbangi Israel dan menghancurkan mitos tentara Israel yang tak terkalahkan. Persetujuan ini juga sebagai sarana untuk melakukan intervensi dalam negeri Mesir guna menekan pemerintah agar mengatasi kekuatan-kekuatan anti Israel.

Dengan perkembangan terakhir di negeri Lembah Nil tersebut setelah tercapainya perubahan lewat revolusi rakyat yang sukses menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak yang selanjutnya mengarah kepada perobohan rezim secara keseluruhan termasuk Wapres, Omar Sulaiman yang dikenal sebagai "anak paling berbakti" bagi negeri zionis itu, persetujuan tersebut menjadi perhatian paling serius Israel dan dunia Barat.

Hampir dapat dipastikan bahwa rezim mendatang di Mesir pasca pemilu yang direncanakan enam bulan ke depan, bukan lagi rezim yang benar-benar tunduk mutlak terhadap kehendak Israel dan Barat. Sikap ini tentunya sangat berpengaruh terhadap masa depan Camp David yang dianggap oleh mayoritas bangsa Arab sebagai penyebab utama retaknya kesatuan sikap dunia Arab selama ini.

Puncak kekhawatiran

Tepat dugaan para analis Arab sebelum kejatuhan Mubarak bahwa tidak ada yang paling dipermasalahkan AS dan Barat selain persetujuan Camp David. Bahkan kekhawatiran mereka selaku sekutu kuat Israel mencapai puncaknya begitu Mubarak akhirnya mundur dari kursi kepresidenan dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir dimana AS hampir setiap hari mengingatkan pimpinan baru Mesir agar tetap komitmen terhadap persetujuan dimaksud.

Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Ehud Barak, juga tak sungkan-sungkan langsung menelpon Menhan Mesir, Marsekal Mohammad Hussein Tantawi, selaku ketua Dewan, begitu Mubarak mundur menanyakan masa depan persetujuan tersebut. Sejumlah negara Eropa sekutu Israel juga tidak bosan mengingatkan pimpinan baru negeri Piramida itu agar tetap komitmen melanjutkan persetujuan.

Sikap yang sangat kontras dan berat sebelah. Pasalnya ketika puluhan persetujuan yang telah dicapai antara Arab dan Israel terutama yang terkait dengan wilayah pendudukan di Palestina, yang tidak satu pun yang dilaksanakan negeri zionis itu, tidak terdengar suara desakan dari satu pun negara Barat agar Israel komitmen, bahkan tanpa basa-basi selalu memihak kepada posisi negeri Yahudi itu.

Memang wajar bila Israel dan sekutu-sekutunya di Barat demikian peduli terhadap masa depan persetujuan tersebut setelah lebih dari tiga dekade terbuai dan sukses sebagai sarana mempecundangi dunia Arab. Belum lagi, secara ekonomis sangat menguntungkan negeri Zionis itu karena mampu menghemat APBN lebih dari 20 persen dibandingkan sebelum persetujuan Camp David tercapai.

Sebelum persetujuan tercapai, negeri Yahudi itu paling tidak harus menghabiskan sekitar 30 persen dari total APBN nya untuk anggaran pertahanan termasuk biasa konsentrasi pasukan di perbatasan Mesir dan latihan berkesinambungan menghadapi kemungkinan perang. Setelah persetujuan tercapai, anggaran pertahanan pun dipangkas menjadi kurang dari 8 persen.

Sejumlah analis militer Mesir yang ditanya komentarnya oleh sejumlah media massa Arab pasca kejatuhan Mubarak menyebutkan bahwa Israel sangat berkepentingan dengan langgengnya persetujuan tersebut. Alasannya, selain berbagai keistimewaan yang didapatkan seperti telah disebutkan diatas, juga terkait dengan anggaran militer yang bakal membebani bila persetujuan dibatalkan oleh rezim baru nanti.

Paling tidak, selama tiga dekade ini negeri zionis itu bisa menghemat sekitar 30 milyar dolar setahun yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri (termasuk industri militer sehingga menjadi salah satu produsen dan eksportir senjata terkemuka di dunia) disamping sektor-sektor skala prioritas lainnya. Bila persetujuan dibatalkan, maka anggaran yang tergolong besar bagi negeri Zionis itu harus dialihkan lagi ke sektor pertahanan yang menyebabkan sektor-sektor lain terganggu.

Sikap Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir sejauh ini adalah tetap komitmen dengan persetujuan-persetujuan internasional yang telah ditandatangani Mesir. Itu berarti, Mesir masih tetap komitmen terhadap persetujuan Camp David apa adanya, paling tidak selama masa peralihan hingga terpilihnya rezim baru mendatang mulai dari Presiden, pemerintahan hingga parlemen.

Di lain pihak, persetujuan tersebut menjadi perhatian besar gerakan rakyat pasca Mubarak yang melihat perlunya membatalkan persetujuan yang dianggap sangat menguntungkan Israel tersebut. Sikap dasar rakyat Mesir ini sebenarnya dapat dilihat dari usaha-usaha normalisasi dengan Israel yang gagal total di tingkat rakyat selama tiga dekade lebih umur Camp David tersebut sehingga normalisasi hanya sebatas tingkat elit pemerintahan.

Kegagalan normalisasi di tingkat rakyat tersebut, tidak menyurutkan rezim Mubarak selama 30 tahun masa kekuasaannya untuk melakukan normalisasi di bidang lain terutama di sektor ekonomi. Diantaranya penjualan gas yang harganya dibawah harga pasar dunia, begitu juga dengan bahan-bahan bangunan yang dimanfaatkan negeri zionis itu untuk membangunan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Telah banyak fatwa selama ini, yang mengharamkan jual beli yang merugikan umat Islam di Mesir dan Palestina itu, namun rezim tak mengindahkannya.

Tiga skenario

Tibalah saatnya perubahan terjadi yang diawali dengan jatuhnya Mubarak 11 Februari lalu yang menandakan fase baru yang akan dimulai tentunya dengan serangkaian kebijakan baru pula. Tidak terkecuali, persetujuan Camp David juga akan terimbas perubahan tersebut karena tidak mungkin tetap dilanggengkan apa adanya.

Paling tidak ada tiga skenario menyangkut masa depan persetujuan itu. Yang pertama adalah pembatalan total, kemudian skenario kedua adalah tetap menghormatinya sebagai sebuah kesepakatan internasional namun perlu dilakukan perubahan atau revisi. Sementara skenario ketiga adalah perlunya tawazun (keseimbangan) sikap baru Mesir di masa mendatang tanpa mengubah persetujuan dimaksud.

Skenario pertama (pembatalan total) yang diperkirakan tuntutan kebanyakan rakyat negeri Lembah Nil itu misalnya disuarakan oleh Al-Mursyid Al-Aam (Ketua) Ikhwanul Muslimin, DR. Mohammad Bade` dan menilainya sebagai persetujuan gagal. "Camp David telah kehilangan seluruh syaratnya karena tidak sejalan dengan hukum-hukum Islam dan tidak mewujudkan kepentingan umum bahkan menciptakan keburukan dan bencana," katanya seperti dikutip Koran Al-Watan, Libya edisi, (2/2/2011).

Wakil Mursyid, Dr. Rashad Al-Bayyumi juga menegaskan bahwa Ikhwan akan minta pembatalan persetujuan Camp David dan juga penjualan gas ke Israel segera setelah jatuhnya rezim Mubarak. Ia menilai persetujuan tersebut sebagai penghinaan terhadap kaum Muslimin dan tidak mewujudkan kepentingan Mesir.

Sebagian tokoh Mesir termasuk juga dari kalangan Ikhwan, begitu Mubarak jatuh minta dilakukan perubahan atau revisi persetujuan tersebut (skenario kedua) agar tidak menjadi penghalang Mesir dalam memainkan perannya selaku negara Arab terbesar dalam memperjuangkan isu-isu Arab. Mereka berpendapat bahwa persetujuan itu banyak cacatnya sehingga perlu direvisi karena telah terbukti selama tiga dekade memasung peran Mesir di kawasan.

Sementara, pendapat lainnya lebih memilih skenario ketiga yaitu membiarkan persetujuan tersebut tetap berlaku, namun Mesir dapat memainkan peran secara berimbang. Artinya, perdamaian dengan Israel tak terpengaruh namun dalam waktu yang sama, hubungan dekat dengan negeri zionis itu dimanfaatkan untuk kepentingan isu Arab, bukan mengenyampingkan isu tersebut demi menjaga "persahabatan" dengan Israel seperti yang terjadi pada masa Mubarak.

Pendapat ini, umumnya dilontarkan kalangan purnawirawan dan sejumlah analis militer negeri itu yang nampaknya menjadi sikap angkatan bersenjata sementara ini. Lalu kira-kira mana skenario yang paling memungkinkan, minimal dalam jangka pendek atau dalam lima tahun masa pemerintahan pasca Mubarak mendatang?.

Bila melihat secara obyektif, skenario pertama sulit diterapkan minimal dalam lima tahun pemerintahan pasca Mubarak karena banyak alasan. Diantaranya beban hutang luar negeri yang sangat berat yaitu lebih dari 70 milyar dolar sehingga masih perlu bantuan (hutang) dari AS yang selama ini memberikan 2,5 milyar dolar per tahun, juga tidak ingin hubungan dengan Eropa terganggu dalam masa pemulihan yang berdampk terhadap ekonomi.

Pada saat yang sama, bantuan dari negara Arab petro dolar terutama lewat investasi besar-besaran di Mesir tidak secepat yang diinginkan namun butuh waktu sehingga tidak bisa secapat kilat memutuskan hubungan dengan Barat. Karenanya, besar kemungkinan pemerintah akan lebih menfokuskan terlebih dahulu kepada pemulihan masalah ekonomi karena beban berat yang ditinggalkan rezim lama terutama terkait hutang luar negeri yang membengkak, pengangguran, korupsi yang merajalela, deficit neraca perdagangan dan kesulitan untuk mencicil hutang.

Dengan demikian skenario yang memungkinkan pada masa pemerintahan baru pasca Mubarak itu adalah skenario kedua atau atau ketiga. Bahkan banyak analis memprediksikan skenario ketiga yang lebih memungkinan dalam masa pemulihan lima tahun kedepan minus penghapusan hubungan persekutuan strategis Mesir-Israel, karena persekutuan ini mustahil dilanggengkan sebab tidak sejalan dengan semangat revolusi rakyat.

Dengan skenario tawazun tersebut, Mesir paling tidak akan melakukan serangkaian kebijakan yang menguntungkan perlawanan di Palestina, seperti mencabut embargo di Gaza, meringankan embargo senjata dengan cara menutup mata terhadap penyusupan senjata ke wilayah ini, yang bisa menjadi pukulan berat bagi Israel.

Menyangkut perundingan Palestina-Israel, Mesir dalam lima tahun masa pemerintahan baru mendatang dipastikan bukan lagi sebagai penekan pihak Palestina untuk memuaskan Israel, tapi sebagai penengah yang lebih memihak kepada Palestina yang berpegang pada hukum internasional (resolusi PBB) yang selama ini selalu dilanggar Israel.

Pendeknya, dalam lima tahun ke depan ini dan dalam kondisi pemulihan dari beban berat yang ditinggalkan rezim lama, yang dituntut bukan pembatalan total Camp David lalu mengumumkan perang. Paling tidak skenarionya mirip dengan hubungan Turki-Israel saat ini, dibawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan pimpinan Recep Tayyip Erdogan