ASEAN APEC DAN ASEM

1. ASEAN( Asociation south east Asian Nation)
ASEAN adalah asosiasi yang terbuka dan suka rela dari negara-negara Asia Tenggara. Asosiasi ini tidak mengenal persyaratan atau tekad untuk menyerahkan kekuasaan dalam pengaturan atau pelaksanaan kepada lembaga supra nasional. ASEAN juga terbuka dalam dua hal penting, kerjasama politik dan ekonomi tidak dirancang untuk merugikan negara non- anggota dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dilaksanakan dalam cara yang sangat berwawasan keluar. Pehimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merayakan hari jadinya yang ke-42 pada 8 Agustus 2009 dengan ditandai banyak kerja sama yang telah dirintis dan dilaksanakan para anggotanya baik di bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan olahraga.
Kini di saat krisis global melanda dunia, perubahan iklim mulai terasa serta makin ketatnya persaingan perdagangan antarnegara, ASEAN diharapkan tidak hanya mampu bertahan tapi juga meningkatkan daya saingnya terhadap negara-negara lain di segala bidang. Salah satu usaha ASEAN dalam mewujudkan cita-cita ini adalah dengan menandatangani komitmen Komunitas ASEAN 2015, kerja sama memperkuat perekonomian kawasan ASEAN, menumpas virus flu babi, menghadapi perubahan iklim, serta berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang sedang dirancang dengan negara mitra kerja ASEAN seperti China, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan optimistis cita-cita menuju Komunitas ASEAN yang terdiri atas 10 negara di kawasan Asia Tenggara akan tercapai pada 2015. “Komunitas ASEAN yang telah disepakati pada Piagam ASEAN yang disahkan 15 Desember 2008, secara otomatis akan meningkatkan kewibawaan ASEAN di mata dunia. Upaya untuk mewujudkan Komunitas ASEAN itu dilakukan dalam bentuk peningkatan ekonomi sub-kawasan ASEAN, dengan membangun jaringan komunikasi dan sektor perhubungan udara. Sejumlah negara di ASEAN telah memiliki jalur penerbangan yang memudahkan hubungan antarnegara tersebut. Komunitas ASEAN sendiri terdiri atas tiga pilar yakni komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya.
Namun, usaha-usaha tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah dengan belum direalisasikan sepenuhnya berbagai perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani baik oleh lingkup internal negara-negara anggota ASEAN maupun ASEAN dengan negara mitra kerjanya. Masyarakat ASEAN hendaknya benar-benar merasakan manfaat semua perjanjian yang telah ditandatangani untuk mewujudkan Komunitas ASEAN tahun 2015, masyarakat bisa mendapat biaya pendidikan yang setara antarsesama negara anggota, perdagangan antarnegara bisa lebih lancar dan biaya transportasi murah serta penegakan HAM di negara-negara anggotanya bisa lebih ditingkatkan. Jika tantangan lingkup internal sudah diselesaikan, hubungan eksternal ASEAN dengan negara mitra lain pun juga akan semakin baik.
II. ASIA PACIFIC ECONOMIC CO-PERATION (APEC)
APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik.
1. Latar Belakang Pembentukan APEC
Konperensi negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan atas prakarsa Australia pada bulan November 1989 di Canberra merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama “Asia Pacific Ekonomic Cooperation” atau disingkat APEC. Latar belakang berdirinya APEC ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan, dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an.
Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi semakin mendorong percepatan perdagangan global yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat pada pasar uang, arus modal, dan meningkatnya kompetisi untuk memperoleh modal, tenaga kerja terampil, bahan baku, maupun pasar secara global. Globalisasi perdagangan ini mendorong meningkatnya kerja sama ekonomi di antara negara-negara seka-wasan seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menerapkan sistem pasar tunggal untuk Eropa; North American Free Trade Area (NAFTA) di kawasan Amerika Utara; ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan Asia Tenggara; dan Closer Economic Relations (CER) yang merupakan kerja sama ekonomi antara Australia dan Selandia Baru.
Perubahan-perubahan yang terjadi pada dekade 80-an juga ditandai oleh berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan diikuti dengan berkurangnya persaingan persen-jataan. Forum-forum internasional yang seringkali didominasi dengan pembahasan masalah pertahanan dan keamanan, mulai digantikan dengan pembahasan masalah-masalah ekonomi dan perdagang-an. Sejalan dengan perubahan tersebut, timbul pemikiran untuk mengalihkan dana yang semula digunakan untuk perlombaan senjata ke arah kegiatan yang dapat menunjang kerja sama ekonomi antar negara.
Kerja sama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan di antaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga diperlukan konsultasi dan kerja sama intra-regional. Anggota ekonomi APEC memiliki keragam-an wilayah, kekayaan alam serta tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun per-tama, kegiatan APEC difokuskan secara luas pada pertukaran pandangan (exchange of views) dan pelaksanaan proyek-proyek yang didasarkan pada inisiatif-inisiatif dan kesepakatan para anggotanya.
2. Tujuan Pendirian APEC.
Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi yang longgar tanpa memberikan “Mandatory Consequences” kepada para anggota-nya. Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama:
1. Mengupayakan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses kerja sama ekonomi Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan Putaran Uruguay.
2. Membangun kerja sama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan, investasi, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi. Pada pertemuan informal yang pertama para pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan; usaha kerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan; pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas; pertumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa Visi APEC adalah : memanfaatkan kekuatan dari keberagaman ekonomi negara anggota:
- memperkuat kerja sama dalam rangka meningkatkan kemak-muraN.
- membangun semangat keter-bukaan dan kemitraan yang mendalam.
- mencapai pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.
- berperan serta dalam memper-kuat perekonomian dunia.
- mendorong terciptanya sistem perdagangan internasional yang terbuka.
- mengurangi hambatan perda-gangan dan investasi.
- memanfaatkan kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi.
- melindungi kualitas udara, air, dan kawasan hijau.
- mengatur dan memperbaharui sumber-sumber energi untuk memberikan rasa aman pada masa yang akan datang.
Pada Pertemuan Para Pemimpin APEC kedua ini yang menjadi pokok bahasan adalah arah ekonomi APEC pada 25 tahun mendatang. Dalam deklarasi mereka yang dikenal dengan “Declaration of Common Resolve” , Para Pemimpin ekonomi menyetujui untuk menentukan sasaran mengenai waktu perdagangan dan investasi bebas di wilayah APEC, yakni:
- tahun 2010 bagi anggota ekonomi maju (industrialized economies).
- tahun 2020 bagi anggota ekonomi yang sedang berkembang (developing economies).
Selanjutnya APEC akan memberikan kesempatan bagi anggota ekonomi yang sedang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya secara berkesinam-bungan dan pembangunan yang merata dalam rangka menjaga kestabilan perekonomiannya. Pada pertemuan ketiga di Osaka, Jepang, Para Pemimpin APEC mulai menterjemahkan Visi Blake Island and Declaration of Common Resolve/ Bogor dalam suatu cetak biru untuk melaksanakan komitmen mereka atas perdagangan dan invesatsi yang bebas dan terbuka, fasilitasi bisnis, dan kerja sama ekonomi serta kerjasama tehnik antar anggota. Agenda pembahasan yang dikenal dengan Aksi Osaka terdiri dari dua bagian pokok yaitu:
- bagian pertama, menyangkut masalah liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan invesatsi.
- bagian kedua, menyangkut kerja sama ekonomi dan tehnik di bidang energi dan transportasi, infrastruktur, usaha kecil dan menengah, dan teknologi pertanian.
Untuk mewujudkan pelaksanaan Agenda Aksi Osaka ini telah ditetapkan Rekening Khusus untuk pembiayaan proyek-proyek yang mendukung agenda tersebut.
Pertemuan keempat Para Pemimpin APEC telah meng-hasilkan suatu rencana aksi yang dikenal dengan nama Manila Action Plan for APEC atau MAPA, di antaranya Rencana Aksi Individual (RAI) dan Rencana Aksi Kolektif (RAK). Dalam pertemuan ini dilaporkan kemajuan atas kegiatan bersama para anggota APEC untuk mencapai sasaran Deklarasi Bogor mengenai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di wilayah APEC pada tahun 2010 dan 2020; serta kegiatan bersama di antara para anggota sesuai dengan bagian kedua dari Agenda Aksi Osaka. MAPA menyerukan enam thema untuk Aksi tersebut, yaitu :
- peningkatan akses pada pasar barang.
- peningkatan akses pada pasar jasa.
- sistem investasi yang terbuka.
- penurunan biaya usaha.
- sektor infrastruktur yang terbuka dan efisien.
- peningkatan kerja sama ekonomi dan teknik.
Dalam rangka kerja sama ekonomi dan tehnik ditetapkan enam bidang kerja sama, yaitu:
- pengembangan sumber daya manusia.
- pengembangan pasar modal yang aman dan efisien.
- upaya memperkuat infrastruktur ekonomi.
- pemanfaatan teknologi masa depan.
- peningkatan pertumbuhan yang berkesinambungan.
- pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Dalam Pertemuan kelima Para Pemimpin APEC, Para Pemimpin menegaskan kembali komitmen dan keinginan mereka atas usaha untuk mengembangkan Rencana Aksi Individu (RAI) dan memperbaiki Rencana Aksi tersebut setiap tahun. Para Pemimpin APEC mengesahkan kesepakatan para menteri APEC yang menyatakan bahwa Aksi Individu tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan liberalisasi sektoral sukarela yang dipercepat (Early Voluntary Sectoral Liberalization atau disingkat EVSL) pada 15 sektor dengan ketentuan akan diajukan pada tahun 1998, dan dilaksanakan mulai tahun 1999. Para Pemimpin APEC yakin bahwa partisipasi penuh dan aktif dari para anggota ekonomi dalam mendukung WTO merupakan kunci pokok bagi kemampuan APEC untuk melanjutkan dan memperkuat sistem perdagangan global. Para Pemimpin juga menyambut baik kemajuan forum-forum APEC dalam melibatkan dunia usaha, para akademisi dan ahli, kelompok wanita dan pemuda dalam kegiatan pada tahun 1997, serta mendorong mereka untuk melanjutkan usaha-usaha tersebut
Pertemuan keenam ini menitikberatkan pada strengthening the Foundation for Growth. Para Pemimpin APEC menegas-kan keyakinannya atas fundamental ekonomi yang kuat dan prospek pulihnya ekonomi Asia Pasifik. Mereka menyetujui untuk mengejar suatu strategi pertumbuhan secara bersama guna mengakhiri krisis keuangan. Mereka menjanjikan usaha-usaha memperkuat jaring pengaman sosial, sistem keuangan, arus perdagangan dan investasi, penerapan ilmu dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur ekonomi, dan keterkaitan antara usaha dan perdagangan sehingga memberikan dasar dan penetapan langkah untuk menuju pertumbuh-an yang berkesinambungan pada abad 21. Pada Pertemuan tersebut disetujui pula mengenai Kuala Lumpur Action Program on Skills Development yang bertujuan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan yang berkesinam-bungan serta merata, yaitu dengan mengurangi disparitas ekonomi dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan keahlian/kecakapan.
Fokus utama pertemuan ketujuh Para Pemimpin APEC adalah untuk merespon krisis keuangan Asia 1997, menanam-kan kembali kekuatan pertum-buhan dan investasi di wilayah APEC dengan mendorong liberali-sasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Pada per-temuan New Zealand ini ada tiga pokok thema yang dibahas, yaitu :
- liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi.
- usaha memperkuat pasar.
- upaya mengembangkan du-kungan terhadap APEC.
Pada tanggal 15-16 November 2000, Para Pemimpin APEC mengadakan pertemuan ke-8 di Bandar Seri Begawan. Ada 3 subtema yang dibahas pada pertemuan tersebut, yaitu : Building Stronger Foundations, Creating New Opportunities, dan Making APEC Matter More. Pembahasan tersebut menekan-kan pada kelanjutan usaha penguatan pasar, pemanfaatan revolusi teknologi, dan peningkatan hubungan dengan masyarakat APEC secara luas. Subtema-subtema tersebut dirancang untuk mengakomodasi 3 bidang yang merupakan prioritas utama bagi kegiatan APEC tahun 2000, yakni : Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Teknologi Informasi (TI).


III. ASEM DAN APEC MEMBANGUN MASYARAKAT ASEAN
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sikap sukarela dan fleksibel dari ASEAN telah mempengaruhi pendekatan kerjasama yang digunakan dalam APEC. Penekanan mengenai keterbukaan dan nondiskriminasi dalam Agenda Aksi Osaka mencerminkan kepentingan yang kuat ASEAN dalam menjamin bahwa peningkatan kerjasama ekonomi dikawasan Asia Pasifik tidak boleh mengorbankan hubungan ekonomi global ASEAN, termasuk hubungan ekonominya dengan negara-negara Eropa. Perhatian mengenai hubungan dengnan negara-negara di kawasan Asia Pasifik tampaknya mendasari pendekatan ASEAN maupun APEC, proses ASEM yang baru diperkirakan akan bersifat sukarela, didasarkan pada rasa saling menghormati dan saling menguntungkan, evolusioner dan konsisten dengan keterpaduan APEC. Disamping ASEm, beberapa atau seluruh negara anggota ASEAN juga terlibat dalam beberapa prakarsa lainnya yang bertujuan untuk mempererat hubungan ekonomi dengnan kelompok negara lainnya. Prakarsa ini antara lain ,mencakup EAEC (yang negara-negara anggotanya kini mewakili Asia dalam ASEM). Maupun upaya dalam memperkuat hubungan antara ASEAN dan pengaturan Australia New Zealand Close Ekonomic Relations ada gunanya bagi ASEAn untuk menyepakati serangkaian prinsip pedoman dasar bagi perkembangan mereka. Prinsip-prinsip semacam itu dapat menjamin bahwa semua prakarsa ini sangat didasarkan pada konsep keterbukaan, kesamaan dan perkembangan, ditambah lagi dengan kebutuhan untuk mempertahankan keterpaduan ASEAN. Dalam konteks ini masing-masing negara anggota ASEAN berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengnan negara-negara bukan anggota ASEAn dengan cara yang tidak mengganggu kepentingan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, seluruh negara anggota ASEAN dapat sepakat untuk menetapkan prinsip nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam Konsensus Kuching kedalam prinsip-prinsip umum baru kerjasama ekonomi negara-negara lain dalam APEC maupun hubungan yang baru-baru ini dihidupkan kembali dengnan negara-negara Eropw melalui ASEM tidak akan melemahkan keterpaduan ASEAn.
Tujuan utamanya dalah untuk menegaskan bahwa, mengingat sifat sukarela dan keterbukaan ASEAn, semua negara anggoata ASEAN bkan saja bebas, melainkan juga harus didorong , untuk mengembangkan kerjasa yang lebih erat dengan semua negara lain di dunia. Dalam pada itu, setiap rencana kerjasama yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. Ini dapat dicapai dengan menerapkan prinsip “klub terbuka” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, agar dapat menjamin bahwa rencana kerjasama semacam itu tidak menciptakan sumber-sumber diskriminasi baru dalam ASEAN dan membuat ketentuan jelas bagi negara-negara anggota ASEAn lainnya untuk ikut serta dalam rencana kerjasama itu apabila mereka menginginkannya. Prinsip transparansi, nondiskriminasi dan keterbukaan semacam itu, setelah disepakati, tidak perlu bersifat mengikat. Komitmen yang kuat dari seluruh negara anggota terhadap kepaduan ASEAN akan lebih dari cukup untuk menjamin adanya komitmen bahwa negara-negara itu menghormati prinsip-prinsip tersebut.
Penerapan prinsip-prinsip semacam itu juga bisa dilakukan dengan cara yang dapat mencerminkan niat ASEAN untuk mempertahankan hubungan ekonomi yang sama bermanfaatnya dengan seluruh negara mitra dagangnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip pedoman tambahan, yakni bahwa pemerintah negara-negara anggota ASEAN akan menerapkan berbagai usulan kebijakan guna memudahkan atau meliberalisasikan perdagangan dan investasi dengan ekonomi-ekonomi non-ASEAN hanya apabila usulan kebijakan itu tidak mengarah kepada segala bentuk diskriminasi baru terhadap setisp negara mitra dagang lainnya, entah itu negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainya, di Eropa atau dibelahan dunia lainnya.
Apabila ASEAN dan kemudian juga seluruh ekonomi di Asia Timur menerapkan prinsip “klub terbuka” tadi, maka prinsip-prinsip tersebut juga pasti diterima oleh seluruh negara-negara anggota APEC maupun negara-negara mitra dialog di Asia Timur lainnya dalam ASEM. Pendekatan “lingkar konsentris semacam itu dapat menjadi cara paling praktis dalam membantu oercobaan-percobaan baru dalam kerjasama ekonomi antar kawasan ini iuntuk menerapkan prinsip-prinsip kerjasama ekonomi tang lebih erat dan konsisten dengnan kepentingan-kepentingan mereka dengnan negara-negara lain didunia maupun dengan kepentingan mereka untuk mengesampingkan sistem perdagangan multilateral yang didasarkan pada peraturan-peraturan.

ASEM dan APEC adalah lembaga-lembaga antar-kerjasama daerah yang berbeda dari satu lain sehubungan dengan keanggotaan, tujuan utama, struktur kelembagaan, dll. Meskipun demikian, mereka berbagi satu karakteristik utama yang membuat mereka sepadan dengan satu lain serta dengan koperasi daerah pengaturan di Asia Timur: kedua lembaga beroperasi Paling formatif norma ASEAN adalah mereka persetujuan, non-interferensi dan informal. Tentu saja ada lebih ASEAN norma-norma (Hund 2001; Harris 2002: 125) tetapi pengaruhnya terhadap kerja sama tidak sebagai . signifikan. Timur laut negara-negara Asia umumnya sama ini ASEAN menerima norma-norma (Kahler 2000), oleh karena itu kita dapat memanggil mereka Asia Timur Modus operandi kerjasama multilateral. Terhadap latar belakang ini hasil analisis dan APEC ASEM dapat berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menilai nilai perjanjian kerjasama regional seperti proses APT sosial
institutions . lembaga. Norma-norma ASEAN voluntarisme, persetujuan, non-gangguan dan
informality play an important role in the process of community building although this role is not informal memainkan peran penting dalam proses pembangunan masyarakat walaupun peran ini tidak . terutama positif. Secara umum norma-norma ini tidak suka tidak berkontribusi positif pembelajaran kolektif . proses di antara anggota kelompok. Dengan kata lain, identifikasi secara bertahap dengan kelompok oleh individu anggota berdasarkan pengalaman positif agak sulit di bawah norma ASEAN.
APEC dan ASEM sering dinilai oleh pengukuran efektivitas mereka / keampuhan. Sederhana tujuan yang dicapai oleh ASEM dan APEC account untuk kedua anggota dan pengamat 'perasaan umum kekecewaan. Tak seorang pun yang akrab dengan APEC akan serius menolak perbedaan antara anggota '(dan pengamat') harapan awal APEC dan tingkat dangka.akhirnya operasi dicapai dalam institusi. In the case of ASEM, expectations were Dalam kasus ASEM, harapan itu " (Köllner Namun, kekecewaan dan "forum kelelahan" (Köllner 2000: 12) telah menimpa proses ASEM juga. better Para ketua yang disebut pernyataan (baik dikenal sebagai "daftar cucian ') mengandung komprehensif dan agak kaleidoskopis daftar topik dan ASEM isu yang harus berurusan dengan daripada tujuan dan langkah-langkah yang tepat (Steiner 2000; Lehmann 2000). ASEM daerah dan isu-isu seperti, misalnya melawan kejahatan transnasional dan terorisme, eksploitasi anak, reformasi PBB, memperkuat WTO, meyakinkan perdamaian dunia, perdamaian di semenanjung Korea, dll .Salah satu masalah utama dengan ASEM dan APEC dan lembaga lainnya menerapkan norma-norma ASEAN terletak pada spesifik mendefinisikan kepentingan bersama dan mengelaborasi program kerja yang eksplisit. Pursuing Mengejar kepentingan bersama pasti kondusif untuk membangun identitas kolektif (Wendt 1994). Joint Joint keberhasilan atau kegagalan bersama dalam kerangka multilateral dampak pada anggota kelompok dalam cara psikologis. Tujuan dicapai bersama oleh sekelompok membantu setiap anggota untuk mengidentifikasi secara positif Sebaliknya, konstan ketidakefektifan atau kegagalan untuk mencapai tujuan memberikan tunggal anggota kelompok sedikit alasan untuk melihat nilai tertentu dalam kelompok. Namun, di bawah kondisi norma ASEAN merancang dan negosiasi yang spesifik dan agenda kerja menjadi sangat problematis lebih anggota Kelompok-kelompok tersebut.voluntarisme dan informal tidak membiarkan negosiasi yang bertujuan membentuk kelompok agenda. Bersama dengan norma persetujuan mereka delegitimize pengerahan tenaga dari tekanan lembut pada satu anggota, yang kadang-kadang kondisi yang diperlukan dalam mencapai suatu Jadi di bawah Norma negara ASEAN tidak bekerja di luar agenda yang mewakili sebuah kompromi antara anggota kepentingan individu dan kepentingan kelompok yang menyeluruh dan bahwa pada saat yang sama adalah Samar-samar dan terlalu umum digunakan dalam nada deklarasi resmi ASEAN norma-norma yang berlaku, baik regional atau antar daerah, adalah indikasi tentang hal ini.
Dengan pandangan untuk membangun rasa kebersamaan efek adalah bahwa tidak ada anggota kelompok individu merasa diwajibkan untuk mengikuti yang umum yang ditetapkan untuk tujuan atau kepentingan-kepentingan partikularistik bawahan di bawah payung agenda bersama karena tidak ada tujuan jelas. Ada sangat sedikit insentif untuk anggota grup tunggal untuk menyesuaikan kepentingan individu mereka kepada orang-orang dari kelompok. Sebuah semangat masyarakat atau bahkan identitas kolektif tidak langsung dipupuk dengan cara ini. Jika politisi tahu dari awal bahwa itu sama sekali tidak sah untuk setuju untuk berkompromi mereka akan merasa tidak ada kewajiban moral untuk bekerja sama bertanggung jawab dengan tujuan kelompok, atau apapun. Hari ini, tampaknya seolah-olah perjuangan yang berkepanjangan ini untuk menentukan tujuan nyata APEC dan ketidakmampuan . Para anggotanya untuk menyepakati agenda umum dan tidak terbantahkan telah dinonaktifkan APEC. Bagi sebagian orang, APEC seharusnya telah berkembang menjadi sebuah platform untuk liberalisasi perdagangan dan investasi dengan mengikat perjanjian, kolektif beton kerangka waktu dan mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk APEC tidak lebih dari sebuah forum diskusi ekonomi dan menawarkan kerjasama teknis operasi. Perjuangan yang sedang berlangsung atas pertanyaan mendasar ini tercermin dalam, misalnya, yang relatif terlambat pembentukan subkomite dalam perjuangan di atas adopsi rencana aksi individu untuk ecotech, dan anggota upaya untuk menggunakan KTT untuk APEC. APEC langsung baik di jalan menuju liberalisasi atau pada rute menuju. Di Akibatnya, peserta daerah lebih memilih untuk mencari kesepakatan perdagangan multilateral APEC di luar kerangka hari ini.
Gaya Asia diplomasi biasanya menunjukkan preferensi untuk dialog atas keputusan mengikat keputusan. ASEM, APEC Jadi, untuk mengabaikan ASEM, APEC atau kelembagaan daerah lainnya hanya sebagai mana tempat mengambil tindakan kecil jatuh pendek dari kebenaran. Di atas semuanya, tidak menjelaskan umur panjang dari semua lembaga di bawah norma ASEAN. Umur panjang mereka disebabkan antara lain untuk pertumbuhan stabil proyek kolaborasi. Selama bertahun-tahun berbagai proyek telah dilakukan melalui ASEM dan APEC. Kadang-kadang, seperti dalam kasus Asia-Eropa Foundation (ASEF) sukses dan berguna institusi telah didirikan.
Jadi norma ASEAN tidak mengganggu berkembangnya kerjasama dalam istilah kuantitatif terutama. Kerangka kerja multilateral yang ASEAN menerapkan norma-norma yang pasti lebih dari sederhana .Dilihat dari jumlah semata proyek itu pasti bisa dikatakan bahwa keseluruhan APEC dan ASEM bahkan telah cukup berhasil. Kunci untuk pertumbuhan ini dalam proyek-proyek dan inisiatif adalah kurangnya kegamblangan lazim di bawah ASEAN .norma-norma seperti norma informal. Kurangnya kegamblangan mengacu pada dua fitur dasar ASEM dan APEC.
Pertama, itu berarti tidak adanya eksplisit dan mengikat aturan-aturan perilaku positif disepakati dalam lembaga, yaitu aturan-aturan yang menetapkan perilaku dalam kelompok. Kedua, itu berarti ketidakjelasan, yang telah disebutkan, dari agenda kedua lembaga. Ini dua fitur meninggalkan ruang yang cukup bagi anggota tunggal untuk luas pemimpin menafsirkan sebuah 'deklarasi .cahaya dari kepentingan individu sendiri. Kurangnya kegamblangan peserta diizinkan untuk memulai proyek tanpa memperhatikan ketat beberapa ada tujuan umum dan prinsip-prinsip ASEM dan APEC dan bukannya fokus pada kepentingan masing-masing.Akibatnya, banyak proyek tidak chairman's kolektif mencerminkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pemimpin resmi 'deklarasi dan ketua pernyataan. Para koordinator ASEM di pihak Eropa, Komisi Eropa, telah mencoba mengandung pertumbuhan tak terbatas dengan memperkenalkan proyek Asia-Eropa Co-operation ,Framework (AECF) yang mencoba untuk mendefinisikan pemahaman yang lebih ketat kolektif .Tujuan, prioritas daerah, peraturan dan mekanisme kerja sama. Selain itu, Komisi Eropa juga mempublikasikan sebuah Daftar-pembanding berikut inisiatif baru dalam upaya untuk memesan tematis meningkatnya jumlah . proyek. Likewise, the Budget and Demikian pula, Anggaran dan Komite Manajemen sekretariat APEC diikuti sesuai dengan Buku Pedoman pada Proyek APEC yang pada dasarnya melayani tujuan yang sama sebagai AECF. Sebagai cara untuk membangun saling percaya, meningkatnya jumlah proyek dan dengan demikian peningkatan interaksi pada berbagai tingkatan, efeknya nol. Sebuah prasyarat penting bagi evolusi kepercayaan dan stabil Harapannya adalah prediktabilitas (Kohler-Koch 1989) yang tidak berkembang dengan mudah di bawah 'Asia' modus operandi. apa yang diprediksi di bawah norma informalitas adalah bahwa setiap orang akan mengejar / kepentingan pribadinya daripada grup manapun . kepentingan, karena yang terakhir tidak pernah jelas. Di samping itu, interaksi dalam ASEM dan APEC sering ditandai oleh kesewenang-wenangan. Yang lebih implisit dan aturan-aturan dan harapan yang tidak pasti adalah, anggota kelompok yang kurang memahami dan belajar dari satu sama lain (Kratochwil 1993) dan semakin sulit untuk membangun rasa saling percaya.Ini menjadi menonjol pada tingkat implementasi. Sebagai hasil dari norma informal tanggung jawab bidang didefinisikan secara luas dan fleksibel dan ad hoc terbuka untuk interpretasi ulang dalam ASEM dan APEC. Seringkali, wilayah kompetensi antara berbagai kelompok kerja dan gugus tugas dan para pejabat di berbagai komite yang kabur; subkomite, gugus tugas dan kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya telah banyak ruang untuk menafsirkan tujuan dan prinsip-prinsip kerjasama.penanganan dari agenda ini didukung oleh tidak adanya prosedur eksplisit dan mengikat norma dan aturan.



IV. KESIMPULAN
Dari penjelasan diatas,dapat ditarik kesimpula bahwa, sikap sukarela dan fleksibel dari ASEAN telah mempengaruhi pendekatan kerjasama yang digunakan dalam APEC. Penekanan mengenai keterbukaan dan nondiskriminasi dalam Agenda Aksi Osaka mencerminkan kepentingan yang kuat ASEAN dalam menjamin bahwa peningkatan kerjasama ekonomi dikawasan Asia Pasifik tidak boleh mengorbankan hubungan ekonomi global ASEAN, termasuk hubungan ekonominya dengan negara-negara Eropa. Perhatian mengenai hubungan dengnan negara-negara di kawasan Asia Pasifik tampaknya mendasari pendekatan ASEAN maupun APEC, proses ASEM yang baru diperkirakan akan bersifat sukarela, didasarkan pada rasa saling menghormati dan saling menguntungkan, evolusioner dan konsisten dengan keterpaduan APEC. Disamping ASEm, beberapa atau seluruh negara anggota ASEAN juga terlibat dalam beberapa prakarsa lainnya yang bertujuan untuk mempererat hubungan ekonomi dengnan kelompok negara lainnya. Prakarsa ini antara lain ,mencakup EAEC (yang negara-negara anggotanya kini mewakili Asia dalam ASEM). Maupun upaya dalam memperkuat hubungan antara ASEAN dan pengaturan Australia New Zealand Close Ekonomic Relations ada gunanya bagi ASEAn untuk menyepakati serangkaian prinsip pedoman dasar bagi perkembangan mereka. Prinsip-prinsip semacam itu dapat menjamin bahwa semua prakarsa ini sangat didasarkan pada konsep keterbukaan, kesamaan dan perkembangan, ditambah lagi dengan kebutuhan untuk mempertahankan keterpaduan ASEAN. Dalam konteks ini masing-masing negara anggota ASEAN berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengnan negara-negara bukan anggota ASEAn dengan cara yang tidak mengganggu kepentingan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, seluruh negara anggota ASEAN dapat sepakat untuk menetapkan prinsip nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam Konsensus Kuching kedalam prinsip-prinsip umum baru kerjasama ekonomi negara-negara lain dalam APEC maupun hubungan yang baru-baru ini dihidupkan kembali dengnan negara-negara Eropa melalui ASEM tidak akan melemahkan keterpaduan ASEAN.
Referensi :
http://jowo.jw.lt
SUMBER: John H. Noer, Chokepoints: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia, (Washington D.C.:
National Defense University, 1996)
D. Solidum, Towards a Southeast Asian Community (Quezon City: University of the Philippines Press, 1974),
ASEAN dan Warisan Pola Politik, Kompas 11 Desember 1987.
Lihat Richard Armitage, Forum, (Summer 1985) sebagaimana dikutip dalam Ibid., hal. 64-65.
107 Lie Tek Tjeng, Asia Tenggara dalam Politik Global AS, Kompas (9 September 1991).