Republik Tunisia (bahasa Arab: الجمهرية التونسية) adalah sebuah negara Arab Muslim di Afrika Utara, tepatnya di pesisir Laut Tengah. Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, dan Libya di selatan dan timur. Di antara negara-negara yang terletak di rangkaian Pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara, sisanya tanah subur Para pemimpin, analis, media Arab pada awal tahun baru 2011 ini sejatinya disibukkan oleh sejumlah isu yang lebih ``panas`` serta menyedot perhatian dan tenaga yang lumayan besar terutama terkait krisis politik di Libanon yang dapat menjurus ke perang saudara dan terpisahnya Sudan Selatan yang dapat mengancam keamanan.regional,Arab.Tidak ada yang menduga, letupan di Tunisia yang dimulai sejak bulan Desember tahun lalu akhirnya dapat menumbangkan Zine El Abidine Ben Ali, sang rezim diktator yang juga anti terhadap segala bentuk kehidupan yang berbau Islam. Ben Ali yang oleh kebanyakan warga Tunisia biasa dijuluki Ben A Vie (dari bahasa Prancis yang berarti seumur hidup), sebagai bentuk ejekan karena ingin berkuasa seumur hidup di negeri berpenduduk sekitar 11 juta jiwa itu.
Ben A Vie yang sejak muda mendapat didikan Prancis tersebut menjadi Presiden Tunisia kedua sejak negara itu merdeka dari Perancis pada 1956 setelah mundurnya Presiden pertama Habib Bourguiba karena sakit-sakitan akibat penyakit tua renta pada 7 November 1987. Ben A Vie yang diharapkan mengadakan perubahan dari rezim diktator pendahulunya ternyata lebih parah, termasuk yang terkait dengan kehidupan yang berbau Islam yang menjadi agama 99 % rakyat negeri itu.
Jenderal Zine El Abidine Ben Ali lahir di Hammam-Sousse, 3 September 1936 (74 tahun) adalah Presiden Republik Tunisia sejak 7 November 1987 dan presiden yang kedua sejak kemerdekaannya dari Perancis pada 20 Maret 1956.Di Tunisia, media massa sering menyebutnya Ali Baba.Sebagai militan muda dari Partai Neo-Destour, ia dikirim ke Perancis untuk menjalani latihan militer. Ia lulus dari Sekolah Inter-Arms di Saint-Cyr dan Sekolah Artileri di Châlons-en-Champagne. Kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat.
Bin Ali ditunjuk mendirikan dan mengatur Departemen Keamanan Militer pada 1964 hingga 1974. Ia dipromosikan sebagai Direktur-Jenderal Keamanan Nasional dalam Departemen Dalam Negeri pada 1977 setelah menjabat sebagai atase militer di Maroko.Ben Ali kembali dari 4 tahun sebagai Duta Besar untuk Polandia menjadi kepala Keamanan Nasional namun kini dengan posisi setingkat Menteri. Ia mengambil posisi ini saat berkembangnya gerakan Islam di negerinya.
Pada saat itui ia diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan bertahan pada posisi ini saat ia menjadi Perdana Menteri di bawah Presiden Habib Bourguiba pada 1 Oktober 1987. Lalu, Bin Ali memecat Presiden Bourguiba dan memangku jabatan presiden pada 7 November 1987 dengan dukungan beberapa gelintir elite dan pendukungnya.
Tujuh orang doktor menandatangani kertas yang menyatakan Presiden Bourguiba tak cakap menjabat. Ia kemudian mempertahankan sikap politik luar negeri nonblok pendahulunya dan mendukung ekonomi yang telah berkembang sejak awal 1990-an.Proyek pekerjaan umum yang besar, termasuk bandara, jalan raya atau perumahan, telah dijalankan. Bagaimanapun, pengangguran menyisakan masalah ekonomi yang besa
Bin Ali melanjutkan pendekatan otoriter pendahulunya dan memuja kepribadian (aktivitasnya mengambil tempat banyak dari berita harian). Meski ia mengumumkan pluralisme politiknya pada 1992, Rapat Umum Konstitusional Demokratiknya (dahulu Partai Neo-Destour) melanjutkan dominasi politik nasional. Rezimnya masih tidak mengizinkan aktivitas oposisi dan kebebasan pers menyisakan penyamaran. Pada 1999, walaupun dua kandidat alternatif yang tak dikenal diizinkan untuk pertama kalinya berada dalam pemilihan presiden, Ben Ali diangkat kembali dengan 99,66% suara. Ia kembali dipilih pada 24 Oktober 2004, secara resmi meraih 94,48% suara, setelah referendum konstitusi yang kontroversial pada 2002 yang membuatnya bertahan sebagai presiden setidaknya hingga 2014.
Televisi Zionis Israel menyatakan penyesalan mendalam atas tumbangnya kekuasaan pemerintah Zine El Abidine Ben Ali dan menyebut mantan Presiden Tunisia yang lari ke Arab Saudi ini sebagai pendukung terbesar politik Israel secara diam-diam.
Menurut laporan Fars News Ahad (16/1) mengutip televisi al-Alam, televisi Channel 10 Israel menyatakan bahwa Zine El Abidine Ben Ali secara diam-diam adalah pendukung terbesar politik Zionis Israel di Timur Tengah sekaligus menyatakan kekhawatiran Israel terkait perubahan politik Tunisia di masa mendatang.
"Sumber-sumber politik tingkat atas Israel sebenarnya telah menerima laporan yang mengkhawatirkan soal peristiwa yang bakal terjadi di Tunisia sejak tiga hari sebelumnya," tambah Channel 10.
Menurut televisi Israel, para pejabat Israel menilai Ben Ali sebagai satu dari kepala negara-negara Arab paling penting yang mendukung politik Israel dan kini mereka mengkhawatirkan masa depan negara ini.
Sementara sumber-sumber pemberitaan Israel mengatakan, larinya Zine El Abidine Ben Ali menyebabkan para pejabat Israel sangat khawatir apakah pemerintahan baru Tunisia tidak akan mengubah kebijakannya terhadap rezim Zionis Israel dan di masa depan tidak berubah menjadi musuh Israel?
Televisi Channel 10 Israel mengingatkan bahwa para pejabat Israel telah mengikuti dengan seksama sejak awal konflik Tunisia dan perkembangan terakhir negara ini.
Sejumlah pertemuan keamanan dan politik juga telah dilakukan di Tunisia dengan dihadiri para pejabat Israel dan orang-orang Yahudi di negara ini guna mengevaluasi kondisi negara ini.
"Larinya Ben Ali dari Tunisia merupakan akhir dari satu periode sejarah Tunisia dan aksi kekerasan pemerintah terhadap rakyat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan," ujar Jonathan Junin, pakar masalah Timur Tengah yang hadir dalam acara televisi Channel 10 Israel.
"Atap kaca yang dipaksakan oleh pemerintah Tunisia terhadap rakyatnya telah pecah dan hancur pasca 23 tahun di tangan gerakan revolusioner rakyat ‘Roti dan Kebebasan," ungkap Jonathan.
Sekaitan dengan masalah ini, surat kabar Yediot Aharonoth dan Haaretz dalam sebuah laporannya menyebut tumbangnya pemerintahan Ben Ali telah menciptakan kekhawatiran di antara negara-negara Arab Timur Tengah. Karena belum pernah terjadi ada negara Arab yang pemerintahannya tumbang akibat demonstrasi rakyat.
Sekalipun PLO memiliki kantor di Tunisia, namun hanya para pemimpin organisasi ini yang diperbolehkan memasuki negara ini. Pemerintah Tunisia di masa Zine El Abidine Ben Ali pada 2008 lalu saat Israel menyerang Jalur Gaza, melarang warganya untuk melakukan demonstrasi anti Israel. Tidak hanya itu, Ben Ali juga melarang upaya mengumpulkan bantuan rakyat untuk warga Gaza.
Kebanyakan negara-negara Arab saat ini punya terlilit masalah yang sama seperti tidak adanya kebebasan, kemiskinan dan penggangguran. Masalah ini membuat rakyat di Tunisia melakukan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintahnya begitu juga yang terjadi di Aljazair yang menyebabkan puluhan rakyat tewas dan cidera.
Protes ini pada akhirnya melengserkan pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali dan para pengamat politik berkeyakinan bahwa tumbangnya pemerintahan Ben Ali merupakan sebuah pesan penting bagi penguasa sebagian negara-negara Arab yang berkuasa bertahun-tahun secara turun temurun.
Pertama di Arab
Kejadian dramatis tumbangnya rezim Tunisia akibat revolusi rakyat tersebut merupakan pengalaman pertama di dunia Arab karena berbagai alih kekuasaan yang terjadi di berbagai negara Arab selama ini berlangsung lewat kudeta (baik kudeta berdarah atau kudeta putih/damai) atau sang penguasa didahului ajal sebelum masa kekuasaannya berakhir.
Sebagai contoh revolusi para personil AB Mesir terhadap dinasti Raja Farouk pada 1952, kemudian diikuti oleh puluhan kudeta di negara-negara Arab lainnya. Revolusi pertama kali dan serupa dengan kejadiaan di Tunisia itu untuk kawasan Timur Tengah terjadi di Iran pada 1979 yang menjatuhkan Sah Reza Pahlevi, sang diktator pendukung kuat Zionis Israel.
Menggambarkan kejadian di Tunisia, seorang analis Arab Saudi, Abdurrahman al-Rashid dalam kolomnya di harian al-Sharq al-Awstah, Ahad (16/1), menyebutkan bahwa sejarah menulis banyaknya revolusi di Arab, namun tak satu pun berbentuk revolusi sesungguhnya dengan kata lain revolusi rakyat. ``Semuanya karena kudeta atau alih kekuasaan secara paksa, karenanya revolusi di Tunisia membukukan sejarah baru sebab berbeda dengan revolusi-revolusi sebelumnya,`` paparnya.
Dia menggambarkan situasi di negeri dengan luas sekitar 163 ribu km2 atau 1,2 dari luas Pulau Jawa itu sebagai diluar jangkauan radar para pengamat dan hampir semua analis melihat bahwa kerusuhan hanya bersifat sementara dan aparat beserta tentara pasti akan segera memadamkannya. Pandangan ini banyak benarnya mengingat Ben Ali yang memiliki ribuan pasukan keamanan khusus dapat bertindak dengan tangan besi.
Sebelumnya banyak pihak yang berpendapat bahwa kerusuhan di negeri Zaitun ini lebih bersifat ekonomis karena banyaknya pemuda yang menganggur. Asumsi ini didasari karena letupan tersebut bermula dari unjuk rasa karena kesulitan ekonomi dari kota wisata, Sidi Bou Said yang meluas ke seantero negeri menimbulkan korban lebih dari 60 orang tewas.
Namun sejatinya yang terjadi adalah krisis politik yang lebih luas dibandingkan dengan masalah ekonomi dan pengangguran. Dengan kata lain, permasalahan utamanya adalah kebencian yang demikian memuncak terhadap pemerintahan diktator Ben Ali dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya.
\"Intinya pengangguran adalah satu-satunya yang tersisa sebagai sarana untuk menggugat pemerintah dan menunjukkan ketidakpercayaan terhadapnya. Pelaksanaan Pemilu selama ini hanya sebatas drama politis untuk melanggengkan kekuasaan tangan besi,`` ujar sejumlah analis lainnya.
Kondisi ekonomi memang buruk namun tidak seburuk kebanyakan negara Arab lainnya. Angka pengangguran misalnya 13 % bandingkan dengan Yaman yang mencapai 30 %, kemudian daya beli rakyat lebih tinggi dibandingkan tetangganya Libya yang penghasil minyak, sementara angka pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari tetangga lainnya, Aljazair yang menjadi salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia.
Meskipun Tunisia miskin sumber alam dan hanya menggantungkan pendapatan di sektor pertanian dan pariwisata, namun berada di urutan teratas di dunia Arab dalam urusan pendidikan warganya. Negara ini masuk nomor 18 seluruh dunia yang paling banyak anggaran pendidikannya dan masih bertahan di urutan pertama di dunia Arab.
Apapun alasan jatuhnya Ben Ali atau Ben A Vie itu yang jelas rakyat Tunisia telah membukukan sejarah dan berhasil mengubah status quo di dunia Arab yang seolah-olah tidak mungkin diubah. ``Rakyat Tunisia telah berhasil keluar dari kegelapan dan mengubah status quo yang seolah-olah tidak akan pernah bisa diubah,`` papar Zahir Majid, seorang analis Arab,
Apa yang terjadi di Tunisia ini adalah sebuah model. Artinya, juga bisa terjadi di seluruh Arab,” ujar Amir Saleh, periset di Cairo Institute for Human Rights Studies. “Saya khawatir, gelombang yang sama akan menulari negara-negara lainnya. Mengingat gejala yang sama telah terlihat di Mesir, Jordania, Maroko dan Aljazair.”
Menurutnya, gerakan liberal di Arab ini ditopang generasi muda yang terhubung dengan kabel, alias generasi online. Revolusi melalui internet, sudah lama disadari, bisa menginfeksi dengan sangat cepat. “Jika ada momentumnya, maka peristiwa Tunisia ini akan menulari seluruh kawasan,” keluhnya.
Kekhawatiran Amir Saleh memang beralasan. Terutama setelah Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali digulingkan rakyatnya setelah demokrasi di jalanan berlangsung sebulan terakhir.
Ben Ali yang sempat menyelamatkan dirinya ke Arab Saudi, pun akhirnya lengser dan digantikan oleh PM Mohammed Ghannouchi yang kini berjuang membentuk pemerintahan baru.
Tidak ada yang sadar akan bahaya laten krisis Tunisia, hingga seorang pemuda membakar dirinya pada 17 Desember 2010 lalu, karena tingginya angka kemiskinan dan merajalelanya pengangguran.
Tergulingnya Ben Ali menjadi sebuah kejutan bagi kawasan Arab. Dunia pun seakan tersentak tentang parahnya kondisi negara ini. Pertumbuhan ekonomi Tunisia tercatat sangat rendah, jauh ketimbang negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).
Dari pertumbuhan rata-rata di kawasan MENA, Tunisia hanya tumbuh pada kisaran 4,5%. Hal ini sudah berlangsung sejak satu dekade lalu. Krisis diperparah dengan pengangguran, yang berdasarkan data Bank Dunia, selalu diatas 10% selama sepuluh tahun terakhir.
Vice President Shamshad Akhtar World Bank MENA mengakui, data tersebut sangat buruk. Ia pun menilai, pemimpin Tunisia terlambat menindaki masalah pengangguran.
“Negara ini terus di bawah potensi yang bisa mereka capai, selama beberapa tahun terakhir,” ujarnya dalam sebuah wawancara ketika Arab Economic Summit di Uni Emirat Arab, Rabu (19/1).
Selain pengangguran, Akhtar merasa kawasan MENA juga sangat lemah dalam hal pendidikan dan harus segera diatasi. Demikian pula kemajuan teknologi yang amat lambat. Sehingga ekspor industri hanya mencapai 0,6% dari total ekspor. Hanya beberapa negara saja yang melakukan perubahan kecil, seperti Mesir dan Jordania.
Kawasan ini, lanjut Akhtar, memang memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap krisis dan bahkan kebal. Namun Arab harus mengembangkan perekonomian sistematis yang berdasar pengetahun. “Harus ada analisa tren pertumbuhan di sektor perdagangan serta kesempatan berinvestasi,” katanya.
Hal inilah penyebab utama digelarnya Arab Economic Summit. Para pemimpin Arab berkumpul di Mesir untuk berdiskusi serta mencari cara mengembangkan kawasan dalam hal perdagangan dan pembangunan. Tunisia menjadi topik hangat yang dibicarakan, mengingat ada kekhawatiran revolusi di negara itu akan menular.
Bahkan dikabarkan, pemimpin Arab tengah menyiapkan program senilai US$2 miliar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kawasan yang kaya karena ekspor minyak mentah itu. Bank Dunia juga telah menyatakan kesiapannya membantu, yang diwujudkan dengan penandatanganan sebuah memorandum, Selasa (
Salah satu kabel pemerintah AS dirilis oleh WikiLeaks (melalui @ spbaines) memaparkan korupsi keluarga Presiden Tunisia, yang masuk hingga bisnis negara ini, dan kemampuannya dalam mengatasi supremasi hukum.
Keluarga Presiden Ben Ali yang disebut "The Family" terkena kebocoran ini. Meskipun pemerintah sudah berusaha memblokir akses ke WikiLeaks awal bulan ini.
Menurut survei tahunan Transparency International dan observasi kontal Kedutaan, korupsi diTunisia semakin buruk. Entah itu uang, jasa, tanah, properti, bahkan kapal pesiar, keluarga Presiden Ben Ali dikabarkan selalu menginginkannya dan mendapatkan apa yang diinginkan.
Imbas terhadap ekonomi sudah jelas, dimana investor Tunisia, yang kini takut akan campur tangan “The Family” terhadap investasi-investasi terdahulu. Alhasil, tingkat investasi domestik rendah dan pengangguran tinggi. Demikian ungkap kabel kedutaan AS di Tunisia.
Tampaknya setengah komunitas bisnis Tunisia dapat mengklaim, koneksi Ben Ali didapat melalui perkawinan, dan banyak kekisruhan ini juga dibuat sebagian besar keturunan mereka.
Ben Ali memiliki tiga anak-anak dengan istri pertamanya Naima Kefi, yakni Ghaouna, Dorsaf dan Cyrine. Mereka menikah masing-masing dengan Zarrouk Slim, Slim Chiboub, dan Marouane Mabrouk, semua dengan kekuasaan ekonomi yang signifikan.
Masalah yang tidak kalah pelik berasal dari klan Trebelsis, garis keluarga istri keduanya, Leila ben Ali.Disebutkan, Leila adalah simpanan Ben Ali ketika masih menjadi perdana menteri, yang ketika hamil menipu Ben Ali dengan mengatakan bahwa ia mengandung anak laki-laki. Hal yang sangat diinginkan Ben Ali, ayah dari tiga anak perempuan. Tak heran, bila Leila segera dinikahinya.
Keluarga Trebelsi perlahan mulai mengakumulasi kekuasaan begitu banyak sehingga mereka memonopoli perekonomian Tunisia melalui premanisme, intimidasi, pengambilalihan dan pencurian langsung dan beroperasi dengan kekebalan. Ada dugaan korupsi yang dilakukan Trabelsi kerap barbar, akibat rendahnya pendidikan, status sosial yang rendah, dan konsumsi yang mencolok.
Lihat saja aksi Leila di tengah perkembangan real estat dan booming harga tanah. Ia sadar, kepemilikan properti bisa jadi rejeki nomplok atau satu cara pengambilalihan aset. Pada musim panas 2007 lalu, Leila menerima tanah yang diinginkan di Carthage gratis dari pemerintah dalam rangka membangun Carthage International School.
Selain tanah, sekolah menerima 1,8 juta dinar (US $ 1,5 juta) hadiah dari pemerintah. Dan dalam hitungan minggu, pemerintah telah membangun jalan baru dan stoplights untuk memfasilitasi akses sekolah.
Namun dilaporkan, Leila telah menjual Carthage International School untuk investor Belgia, meski Kedutaan Besar Belgia saat ini belum mampu mengkonfirmasi rumor. Bila ini benar, maka Leila mendapat laba yang luar biasa banyak, mengingat semua itu diperoleh tanpa biaya sepeser pun.
Sementara beberapa keluhan tentang klan Trabelsi berasal dari penghinaan untuk kecenderungan sifat orang kaya baru. Tunisia juga berpendapat bahwa Trabelsis dibenci karena penyalahgunaan sistem.Dengan aksi ini, masayarakat Tunisia mengindentifikasi mereka dengan bahasa mafia "The Family".Adapun kepala mafia tersebut adalah BelHassen Trabelsi, yang tidak lulus SMA.
Belhassen adalah anggota keluarga paling terkenal dan dikabarkan telah terlibat dalam berbagai macam skema korupsi, dari Banque de Tunisie hingga pengambilalihan properti dan pemerasan.
Belhassen juga memiliki sebuah maskapai penerbangan, beberapa hotel, salah satu dari dua stasiun radio swasta Tunisia, pabrik perakitan mobil, distribusi Ford, perusahaan pengembangan real estat, dan lainnya.
Namun, Belhassen hanya satu dari sepuluh saudara kandung Leila, masing-masing dengan anak-anak mereka sendiri.
Presiden sering diberikan kemudahan, yang diperkirakan banyak digunakan klan Trabelsi dan Ia dinilai tidak sadar tentang kecurangan mereka. Bahkan seoroang pendukung kuat dalam pemerintahan menyatakan, bahwa masalah bukan pada Ben Ali, tetapi "The Family" yang terlalu jauh melanggar aturan. Namun demikian, sulit untuk percaya Ben Ali tidak sadar tentangnya tumbuhnya masalah korupsi.
Pada 2006, Imed dan Moaz Trabelsi, keponakan Ben Ali, juga dilaporkan mencuri kapal pesiar dari pengusaha Perancis yang mempunyai hubungan baik, Bruno Roger, Ketua Lazard Paris. Pencurian yang banyak diberitakan media Perancis, terungkap ketika sebuah kapal pesiar, baru dicat untuk mengaburkanidentitas, muncul di pelabuhan Sidi Bou Said.
Di sektor perbankan, pebisnis Tunisia mempunyai lelucon, bahwa hubungan terpenting yang dapat dimiliki adalah dengan bankir. Hal ni mencerminkan pentingnya koneksi pribadi ketimbang rencana bisnis yang kuat dalam mengamankan pembiayaan.
Terkait hal ini, perwakilan dari Credit Agricole mengatakan, Marouane Mabrouk, menantu Ben Ali membeli 17% saham dari Banque du Sud,yang saat ini menjadi Attijari Bank, segera sebelum privatisasi bank. 17% saham ini sangat penting untuk memperoleh saham pengendali di bank sejak privatisasi hanya mewakili 35% saham di bank.
Perwakilan Credit Agricole menyatakan bahwa Mabrouk menjual sahamnya ke bank asing dengan harga premium, dimana pemenang tender, Santander-Attijariwafa yang berkebangsaan Spanyol-Maroko membayar premium dari nilai buku ke Mabrouk.
Meskipun hanya korupsi kecil, hal-hal tersebut adalah ekses dari keluarga Presiden Ben Ali yang mengilhami kemarahan rakyat Tunisia. Ketika Tunisia menghadapi inflasi dan pengangguran tinggi, The Family menampilkan kekayaan. Sedangkan rumor tentang korupsi yang disulut WikiLeaks, telah memercikkan api, yang dapat mengubah masyarakat, dan pemerintah sendiri.
RESPON LIGA ARAB
Konferensi tingkat tinggi bidang Perekonomian, Sosial dan Pembangunan negara-negara Arab yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir sama sekali tidak menyinggung kekacauan di Tunisia yang mulai memicu krisis ekonomi di negeri itu.
Konferensi yang berakhir hari Rabu (19/1) hanya menekankan pada masalah pembangunan dan upaya pengentasan pengangguran di negara-negara Arab. "Ini merupakan konferensi ekonomi bukan konferensi politik," kata Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Abul-Gheit saat memberikan keterangan pers di acara penutupan kemarin, menjawab pertanyaan mengapa konferensi itu sama sekali tidak membahas krisis di Tunisia.
"Mesir sudah menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir menghormati aspirasi rakyat Tunisia. Saya pikir, tidak membahas krisis di Tunisia (dalam konferensi itu) bukan hal yang memalukan karena pada bulan Maret nanti akan ada pertemuan tingkat tinggi untuk masalah politik di Irak, dan masalah Tunisia akan dibahas dalam pertemuan itu, jika masih relevan," tukas Menlu Mesir.
Para pemimpin Arab yang hadir dalam pertemuan di Sharm El-Syaikh hampir tidak ada yang menyinggung krisis dalam negeri Tunisia dalam pidatonya. Hanya Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Moussa yang selintas menyinggung persoalan di negeri itu. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Tunisia adalah sebuah "revolusi."
"Masyarakat negara-negara Arab sudah sering diguncang oleh krisis-krisis sosial. Revolusi yang sedang terjadi di Tunisia berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan pembangunan sosial dalam pertemuan tingkat tinggi tahun ini. Revolusi itu tidak jauh jaraknya dari kita," kata Moussa.
Sekjen Liga Arab itu juga mengingatkan bahwa masyarakat Arab telah memasuki tahap kemarahan dan frustasi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Untuk itu Moussa menyerukan "pembaruan" di negara-negara Arab untuk mengatasi rasa frustasi di kalangan rakyat.
Konferensi tingkat tinggi bidang ekonomi, sosial dan pembangunan negara-negara Arab menetapkan sejumlah resolusi terkait peningkatan kerjasama di ketiga bidang tersebut. Antara lain pembentukan area perdagangan bebas, penyatuan bea cukai, pemberlakukan kebijakan di bidang investasi dan kerjasama dalam bidang teknologi internet, angkatan laut dan bidang kelistrikan.
Konferensi itu juga memberikan perhatian khusus pada masalah keamanan pangan dan sumber air, terutama masalah perubahan iklim yang membuat sumber-sumber air makin langka. Negara-negara Arab sepakat untuk menggalang kerjasama menetapkan strategi pengamanan sumber-sumber air di wilayah Arab
RESPON ISRAEL
Silvan Shalom, Menteri Pembangunan Regional Israel menyatakan kekhawatirannya bila kelompok-kelompok Islam yang berkuasa di Tunisia pasca lengsernya Zine El Abidine Ben Ali, mantan Presiden Tunisia yang anti Islam dan pro-Barat.
Menurut laporan Fars News mengutip surat kabar lintas regional Al-Quds al-Arabi, Silvan Shalom, Menteri Pembangunan Regional Israel kepada Radio Militer Israel menyatakan bahwa masyarakat internasional lebih memilih untuk mengabaikan segala pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tunisia di masa kepresidenan Zine El Abidine Ben Ali, namun sudah pasti saat ini ada kekhawatiran yang lebih besar terkait berkuasanya gerakan-gerakan Islam yang hingga saat ini kegiatannya mereka dianggap ilegal.
Shalom yang juga wakil Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel menyinggung sambutan hangat Ben Ali terhadapnya pada 2005 saat ia melawat Tunisia.
"Waktu itu saya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel dan lawatan ke Tunisia untuk ikut dalam sebuah seminar," ujarnya Shalom.
Pada tahun 1994 didirikan Kantor Pelindung Kepentingan Israel dan Tunisia di Tel Aviv, namun aktivitas dua kantor ini pada tahun 2000 sempat ditangguhkan akibat protes Tunisia atas penumpasan Intifadha Palestina oleh Zionis Israel.
Israel secara resmi belum mengeluarkan sikap resmi atas tumbangnya pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali yang pro-Barat akibat protes luas warga Tunisia, sementara masyarakat Arab dan organisasi-organisasi keislaman melihat apa yang terjadi di Tunisia sebagai “intifada bangsa Tunisia”.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tunisia, partai-partai berdasarkan Islam dilarang berdiri di negara ini dan Ben Ali sendiri dikenal sebagai presiden yang keras terhadap organisasi-organisasi keislaman.
Sebelum ini, pemimpin partai Islam terpenting Tunisia, Al-Nadha, Rasyid al-Ghannushi, hari Sabtu (15/1) mengatakan berencana pulang ke tanah air pasca hengkangnya presiden Zine al-Abindine Ben Ali.
"Intifada Tunisia berhasil menggulingkan rezim diktatur", kata pemimpin politik yang hidup di pengasingan di London ini.
"Kini tiba saatnya bagi partai-partai politik mengganti rezim diktatorial dengan demokrasi. Saya bersiap-siap kembali ke tanah air," kata laki-laki berusia 69 tahun itu
0 komentar:
Posting Komentar